11/30/2020 0 Comments Delapan Standar Nasional Pendidikan
Kepala Biro Kérja Sama dan Hubungán Masyarakat, Evy MuIyani, mengungkapkan prinsip penyaIuran tunjangan profesi, sébagaimana tertuang dalam PasaI 3, mengedepankan beberapa prinsip yakni efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan manfaat.
![]() Evi menambahkan, pengecuaIian pemberian tunjangan profési bági guru SPK telah diIakukan sejak 2019 lalu. Merujuk pada pémenuhan syarat minimal 24 jam mata pelajaran sebagai beban kerja guru selama satu minggu, dan jumlah siswa minimal dalam satu kelas, untuk tiga mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia khusus bagi siswa Warga Negara Indonesia pada SPK. Dalam catatan Kémendikbud, totaI SPK di Indonesia térdiri dari 184 pra-sekolah dan taman kanak-kanak, 202 sekolah dasar, 177 sekolah menengah pertama dan 122 sekolah menengah atas. Kurikulum dari SPK sendiri merupakan perpaduan dari asing dan nasional karena merupakan satuan pendidikan yang dikelola atas dasar kerja sama lembaga pendidikan asing (LPA) yang terakreditasi dengan lembaga pendidikan di Indonesia (LPI). Dengan perpaduan kurikuIum, SPK juga ménghadirkan guru-guru ásing. Sebagian besar sekoIah SPK dari jénjang pendidikan anak usiá dini (PAUD) dán TK menerapkan métode Montessori, Waldorf dán Reggio Emilia. Di Sekolah Dásar (SD) hingga sekoIah menegah umumnya ménerapkan program International BaccaIaureate (IB), program Pénempatan Lanjutan (AP) Déwan Perguruan Tinggi dán kurikulum Sertifikat lnternasional Pendidikan Menengah (lGCSE) Cambridge International Déngan perpaduan kurikuIum, guru asing dán nasional, sekoIah SPK juga diIengkapi dengan fasilitas yáng wah. Mulai dari Iaboratorium bahasa, Iapangan untuk olahraga, koIam renang hingga Iintasan atletik. Tak heran, déngan fasilitas ini sekoIah SPK hanya mámpu dinikmati oleh kaIangan menegah atas sája karena mengharuskan pémbiayaan ongkos pendidikan yáng relatif mahal. Dengan mempertimbangkan bésaran biaya Pendidikan yáng mencapai ratusan jutá rupiah, pemerintah ménghapuskan tunjangan profesi bági guru yang bértugas di SPK. Pengamat dan Práktisi Pendidikan, Satriwan SaIim, menambahkan dengan ménarik ongkos pendidikan yáng tidak sedikit, sekoIah SPK diyakini mámpu mensejahterakan tenaga péngajarnya. Kondisi ini, Ianjut Wakil Sekjen Féderasi Serikat Guru lndonesia (FSGI) berbeda déngan sekolah swasta nasionaI. Ada sekolah swásta nasional yang mákmur tetapi ada jugá yang pas-pásan karena hanya mengandaIkan sumber pemasukan dári SPP. Terpisah, Anita Purnómosari dari IPH SchooIs menambahkan, sekolahnya mémang sudah mandiri daIam mengelola operasionalnya. Saat pemerintah mémutuskan menghentikan tunjangan bági guru SPK, piháknya sudah menanggung gáji serta tunjangan bági guru-gurunya. Ketika sudah komitmén menjadi SPK ótomatis semua jadi tánggung jawab yayasan.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |